JAKARTA – Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) terus meluas sehingga dibutuhkan intervensi pemerintah untuk menghentikan tren PHK akibat menyangkut nasib kesejahteraan ribuan pekerja. Baru saja, sektor tekstil juga komoditas tekstil (TPT) pada Tangerang melakukan PHK massal menyusul pabrik Sritex di tempat Solo.
“Pemerintah sudah ada seharusnya bergerak cepat mengambil langkah konkret, mengingat PHK massal semakin marak terjadi. Agar bukan terjadi kebangkrutan, maka sebaiknya memberikan insentif fiskal misalnya berbentuk penangguhan bayar pajak,” ujar Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti ketika dihubungi SindoNews, disitir Hari Sabtu (8/3/2025).
Dia juga mendesak pemerintah untuk memenuhi hak-hak pekerja. Langkah ini penting agar merek sebagai korban PHK dapat masih bisa saja menyambung hidup. Lebih lanjut, para korban PHK perlu didampingi untuk bisa jadi membuka usaha sendiri atau kembali disediakan lapangan kerja untuk bekerja pada lapangan usaha lain yang mana masih bergairah.
Sebagai informasi, dua pabrik sepatu dalam Tangerang PT Adis Dimension Footwear lalu PT Victory Ching Luh melakukan PHK 3.500 pekerja. Tren PHK tak cuma terjadi dalam lapangan usaha tekstil tapi juga menyasar sektor-sektor lainnya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja kemudian Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten, Septo Kalnadi menyatakan sektor tekstil berada di kondisi yang digunakan kian sulit lantaran terjadi penurunan produksi, penyusutan penjualan, kemudian melemahnya lingkungan ekonomi ekspor pada sertai gempuran produk-produk impor ke pangsa domestik.
