JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melanjutkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) wilayah Jabodetabek hingga dua hari ke depan. OMC tahap pertama yang digunakan sedianya dilaksanakan pada 4-8 Maret 2025 ini diperpanjang hingga 10 Maret 2025.
Perpanjangan OMC ini diputuskan pasca mempertimbangkan prakiraan cuaca pada 9-10 Maret 2025 yang digunakan menunjukkan indikasi peluang peningkatan perkembangan awan hujan yang dapat berdampak pada terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, dalam hampir sebagian besar Pulau Jawa.
“Pada periode ini, angin kencang diperkirakan akan terjadi di area beberapa daerah,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi, serta Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari di keterangan resminya, Mingguan (9/3/2205).
Selama lima hari pelakasanaan (4-8 Maret 2025), OMC yang mana dipusatkan dari Lapangan Udara Bebas Halim Perdanakusumah, Jakarta, ini telah lama menyelesaikan total 26 sorti dengan 50 jam 17 menit penerbangan.
“Adapun total material semai yang ditebarkan di area langit Jawa Barat kemudian sekitarnya mencapai 22 ton Natrium Klorida (NaCl) [garam] lalu 4 ton Kalsium Oksida (Cao),” katanya.
Pada 8 Maret 2025, kegiatan penerbangan dilaksanakan pada enam sorti yang digunakan menyasar ke wilayah Perairan Utara Jawa Barat dalam sekitaran Karawang lalu Cirebon juga di dalam wilayah DAS Citarum guna mengurangai supply awan hujan yang bergerak menuju Provinsi Jawa Barat.
Hasil OMC kemarin yang dimaksud menghabiskan 6.000 Kg NaCl ini terpantau hujan dengan intensitas ringan terjadi pada wilayah utara, timur, serta berada dalam Jawa Barat, sedangkan hujan dengan intensitas sedang mencapai 50 mm pada wilayah perairan mampu didistribusikan sebelum masuk ke arah daratan Jawa Barat Bagian Selatan (Sukabumi).
Operasi modifikasi cuaca merupakan salah satu upaya menghurangi curah hujan yang dimaksud berpotensi turun pada wilayah Jabodetabek sehingga meminimalkan risiko banjir susulan, juga mempercepat proses tanggap-transisi darurat di tempat Jabodetabek.
Upaya ini merupakan komitmen pemerintah pusat di untuk mitigasi bencana hidrometeorologi akibat curah hujan tinggi yang digunakan dapat memicu banjir juga tanah longsor di area berbagai wilayah.
