Ibukota – Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menyatakan bahwa reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga lembaga multilateral menjadi prioritas diplomasi Indonesia di bawah Menlu RI Sugiono hingga 2029.
“Upaya Nusantara menyokong reformasi PBB serta lembaga multilateral lainnya akan bermetamorfosis menjadi prioritas lima tahun ke depan,” kata Wamenlu Dalam program diskusi “Dinamika lalu Perkembangan Bumi Terkini: Geopolitik, Keamanan, kemudian Sektor Bisnis Global” oleh The Yudhoyono Institute pada Jakarta, Minggu.
Menurut dia, rangka institusi multilateral yang mana ada pada waktu ini seperti PBB juga Organisasi Perdagangan Global (WTO) masih mencerminkan situasi pasca-Perang Planet II, sehingga belum terlalu mewakili aspirasi dan juga kepentingan Negara-Negara Selatan (Global South) yang semakin maju.
“Kenyataannya, tata kelola global pada waktu ini bukan mencerminkan keseimbangan, kekuatan, maupun realitas dunia. PBB misalnya, telah tidak ada lagi fit for purpose (sesuai tujuannya),” ucap Arrmanatha.
Untuk itu, Nusantara senantiasa memacu aksi reformasi multilateral dikarenakan meyakini bahwa sistem multilateral yang mana efektif harus dibuat tambahan inklusif, demokratis, representatif, juga adil.
“Dalam planet yang digunakan semakin multipolar, organisasi internasional harus mampu mengakibatkan globus untuk keseimbangan,” kata dia.
Terlebih lagi, upaya diplomasi Indonesia terancam melemah apabila tak diiringi dengan pembaharuan tata kelola ke tingkat global, ucap Wamenlu.
Arrmanatha juga memandang pengesahan Pakta Masa Depan (Pact of the Future) pada Majelis Umum ke-79 PBB tahun 2024 sebagai langkah awal melakukan rute reformasi menyeluruh terhadap sistem multilateral.
Sesuai dengan komitmen nasional terhadap reformasi multilateral, Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya mengusulkan salah satu butir reformasi PBB pada bentuk penambahan total anggota tetap Dewan Keamanan.
Dalam pidatonya di Pertemuan Diplomasi Antalya 2025 pada Hari Jumat (11/4), Presiden Prabowo memandang DK PBB tak lagi mencerminkan realitas geopolitik dunia.
Pasalnya, negara-negara besar seperti India, Brasil, dan juga lainnya miliki populasi juga peran signifikan, namun belum mendapat tempat yang digunakan setara pada rangka tertinggi PBB, kata dia.
Artikel ini disadur dari Reformasi multilateral, PBB prioritas diplomasi RI lima tahun ke depan
