SARAJEVO – Jaksa penuntut Bosnia mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk presiden, perdana menteri, serta Ketua Parlemen Republika Srpska, wilayah yang tersebut sebagian besar dihuni orang Serbia dalam Bosnia juga Herzegovina.
Mereka dituduh telah dilakukan melancarkan “serangan terhadap tatanan konstitusional” dengan memberlakukan undang-undang yang tersebut membatasi operasi lembaga peradilan juga penegakan hukum tingkat negara bagian Bosnia.
Setelah konflik saudara brutal yang mana mengadu domba kelompok etnoreligius di dalam wilayah bekas Yugoslavia itu, Bosnia lalu Herzegovina terbagi menjadi dua entitas yang dimaksud memerintah sendiri, Republika Srpska yang mana beranggotakan etnis Serbia dan juga satu federasi yang digunakan dijalankan orang Bosniak (Muslim Bosnia) juga Kroasia, di area bawah Perjanjian Dayton 1995 yang ditengahi Amerika Serikat (AS).
Sebagai bagian dari pengaturan ini, negara yang dimaksud diperintah oleh presiden yang mana beranggotakan tiga orang, seseorang Bosniak, manusia Serbia, juga pribadi Kroasia, lalu mencakup distrik otonom di tempat persimpangan jalan utama.
Surat perintah penggeledahan dikeluarkan meskipun Banja Luka, pusat administrasi Republika Srpska yang mana mayoritas penduduknya adalah orang Serbia, tiada mengakui kewenangan Kantor Kejaksaan yang berpusat di tempat Sarajevo.
“Kantor Kejaksaan negara itu mengeluarkan perintah yang disebutkan pasca Presiden Serbia Bosnia Milorad Dodik, Pertama Menteri Radovan Viskovic, juga Ketua Parlemen Nenad Stevandic gagal menanggapi dua panggilan pemeriksaan,” ungkap laporan televisi Republik Serbia, mengutip pernyataan pemerintah daerah.
Pengadilan yang mana berpusat di area Sarajevo bulan lalu menjatuhkan hukuman satu tahun penjara untuk Dodik dan juga melarangnya memegang jabatan presiden selama enam tahun oleh sebab itu menghalangi tindakan yang tersebut dibuat pengadilan konstitusi Bosnia kemudian menentang kewenangan utusan internasional Christian Schmidt.
Schmidt, yang tersebut berkebangsaan Jerman, secara resmi ditugaskan mengawasi penyelenggaraan Perjanjian Damai Dayton tahun 1995.
Dodik sendiri tidaklah hadir di vonisnya juga mengumumkan rencana agar Majelis Nasional Republika Srpska menolak putusan pengadilan kemudian melarang penegakan putusan apa pun yang mana dibuat badan peradilan negara Bosnia dalam wilayahnya.
Anggota parlemen Serbia Bosnia mengesahkan undang-undang yang tersebut melarang badan peradilan pusat dan juga polisi beroperasi pada Republika Srpska.
