Hamilton – PBB pada Rabu (23/4) menekankan bahwa operasi bantuan kemanusiaan harus mematuhi prinsip-prinsip kemanusiaan kemudian independensi, ke sedang laporan bahwa bantuan ke Jalur Daerah Gaza akan didistribusikan militer negeri Israel atau perusahaan-perusahaan AS.
Ketika ditanya Anadolu mengenai hasil pertarungan kabinet keamanan negara Israel yang dimaksud akan memengaruhi upaya distribusi bantuan PBB terkait dengan peran militer negeri Israel dan juga Negeri Paman Sam pada Gaza, juru bicara Stephane Dujarric PBB tidaklah hadir di pertarungan yang disebutkan serta tak dapat memverifikasi klaim itu.
“Saya bukan bisa jadi berbicara mengenai kebenaran laporan tersebut. Yang bisa saja saya ungkapkan adalah, baik dalam Kawasan Gaza maupun tempat lain dalam dunia, operasi kemanusiaan PBB semata-mata akan berjalan berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan, ketidakberpihakan, juga independensi,” kata Dujarric pada jumpa pers.
Dujarric menyuarakan kegelisahan tentang krisis kemanusiaan yang dimaksud semakin di ke Gaza, pada mana status hidup terus mengalami penurunan juga hitungan malnutrisi meningkat dengan cepat.
“Di seluruh Gaza, pasokan makanan menipis secara membahayakan, juga malnutrisi menjadi lebih parah dengan sangat cepat,” katanya, mengutip pemindaian dari organisasi mitra yang digunakan menemukan lebih lanjut dari 80 perkara malnutrisi akut di dalam antara 1.300 anak-anak ke Kawasan Gaza Utara—angka ini dua kali lipat dari minggu-minggu sebelumnya.
Ia menambahkan akses ke sarana penyimpanan penting seperti gudang UNICEF dalam Rafah masih “sangat terbatas” oleh sebab itu blokade bantuan negara Israel yang digunakan terus berlanjut juga hambatan logistik.
Ia mendesak negara-negara anggota PBB untuk meyakinkan pasokan bantuan “dapat didistribusikan ke mana pun khalayak membutuhkan, dengan menghormati penuh prinsip-prinsip kemanusiaan yakni kemanusiaan, netralitas, ketidakberpihakan, juga independensi.”
“Kami juga mendesak negara-negara anggota yang miliki pengaruh untuk melakukan apa pun yang mana merekan bisa jadi untuk menyokong pembebasan para sandera,” ucapnya.
Israel sudah menangguhkan perlintasan ke Daerah Gaza sejak 2 Maret, memblokir masuknya pasokan penting ke wilayah kantong yang dimaksud meskipun terdapat laporan berulang tentang kelaparan pada wilayah yang tersebut hancur akibat pertempuran itu.
Israel melanjutkan serangan ke Daerah Gaza pada 18 Maret, mengakhiri kesepakatan gencatan senjata dan juga pertukaran tahanan yang mana dicapai pada 19 Januari.
Sejak Oktober 2023, tanah Israel telah terjadi membunuh lebih banyak dari 51.300 warga Palestina ke Gaza, sebagian besar dari dia adalah perempuan kemudian anak-anak.
Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap kepala otoritas negara Israel Benjamin Netanyahu serta mantan kepala pertahanannya, Yoav Gallant, menghadapi kejahatan konflik dan juga kejahatan terhadap kemanusiaan ke Gaza.
Israel juga sedang menghadapi gugatan genosida dalam Mahkamah Internasional menghadapi peperangan yang tersebut dilancarkan terhadap wilayah kantong tersebut.
Sumber: Anadolu
Artikel ini disadur dari Israel-AS mau monopoli distribusi bantuan Gaza, PBB serukan independen
