JAKARTA – Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis hasil terbaru Skala Tata Kelola Pemerintahan (Good Governance Index – GGI). Dalam pengukuran atau survei yang dimaksud diadakan pada Maret 2025, Indonesia memperoleh skor 53,17, jarak jauh di area bawah negara-negara seperti Singapura (87,23), Negeri Sakura (84,11), kemudian Korea Selatan (79,44).
Menurut pendiri LSI, Denny JA untuk mewujudkan gebrakan besar seperti yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto -termasuk acara 70.000 Koperasi Merah Putih, Makan Bergizi Gratis, dan juga target pertumbuhan kegiatan ekonomi 8%- perlu didukung oleh tata kelola pemerintahan yang dimaksud baik. Namun, tantangan utama yang dimaksud dihadapi Indonesia adalah kualitas tata kelola yang dimaksud masih rendah.
“GGI merupakan alat ukur yang mana dikembangkan untuk mengukur kualitas tata kelola pemerintahan secara komprehensif. Skala ini mengintegrasikan enam dimensi utama, yaitu Efektivitas Pemerintahan (25%), Pemberantasan Korupsi (20%), Digitalisasi Pemerintahan (15%), Demokrasi (15%), Pembangunan Manusia (15%), lalu Keberlanjutan Lingkungan (10%),” ujar Denny JA, Selasa (12/3/2025).
Denny JA menekankan bahwa Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan besar pada tata kelola pemerintahan, dalam antaranya kasus-kasus korupsi besar yang dimaksud terus menggerogoti sistem.
Beberapa tindakan hukum yang dimaksud mengemuka adalah tindakan hukum dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di dalam anak perusahaan Pertamina yang tersebut merugikan negara hingga Rp193,7 triliun, dan juga dugaan korupsi pada pengelolaan 109 ton emas oleh pejabat PT Antam Tbk serta tata niaga komoditas timah yang dimaksud merugikan negara hingga Rp271,07 triliun pada periode 2015-2022.
“Pemberantasan korupsi yang tersebut kritis dan juga berkelanjutan menjadi kunci utama untuk meningkatkan skor GGI Indonesia,” tandas Denny JA.
Dia juga menyoroti rendahnya efektivitas birokrasi Indonesia jikalau dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Singapura, Jepang, kemudian Korea Selatan. Negara-negara yang dimaksud sukses lantaran memiliki birokrasi yang dimaksud efektif, cepat, serta transparan. Oleh akibat itu, Indonesia harus segera melakukan perbaikan agar bukan semakin tertinggal.
