Ibukota – Kementerian Wisata mengaku sedang mempelajari tren wisata yang tersebut sekarang ini terpantau bergeser dari kuantitas berubah menjadi kualitas untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pariwisata.
“Sekarang kita dibebankan dengan devisa yang mana lebih banyak tinggi, spending (pengeluaran) wisatawan juga harus lebih lanjut tinggi. Ketika saya melihat, saat spending, itu berarti pemukim harus mengeluarkan lebih. Kalau mengeluarkan lebih, berarti harus ada barang yang digunakan beliau beli,” kata Deputi Sektor Industri serta Penyertaan Modal Kemenpar Rizki Handayani Mustafa di Musyawarah Nasional (Munas) XVIII PHRI, di Bogor, Selasa.
Rizki mengumumkan sektor pariwisata perlu mengikuti tren untuk mencari potensi atau bursa baru yang dimaksud dapat menghasilkan wisatawan mau mengeluarkan dana tambahan untuk tinggal kemudian menikmati pengalaman berwisata dalam Indonesia.
Terkait hal ini, Kementerian Perjalanan menyadari bahwa terdapat beberapa jumlah lingkungan ekonomi yang tersebut mampu dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan negara. Misalnya seperti wisata kuliner (gastronomi), wisata bahari (marine) juga wisata kebugaran (wellness tourism).
Adapun hal-hal yang tersebut dapat dikembangkan di dalam dalamnya seperti pengembangan marina dan juga boating hingga lapangan usaha kapal yacht yang dimaksud sedang berprogres di dalam kawasan Asia.
“Ini yang digunakan kita sedang dorong untuk juga kita kembangkan, masih berbagai regulasi yang mana tumpang tindih,” ujar dia.
Pihak Kementerian Peluang Usaha Pariwisata juga mulai mempertimbangkan adanya wisata berbasis ilmu pengetahuan atau edutrip, yang digunakan fokus pada minat-minat tertentu. Contohnya wisata terkait arsitektur Indonesi atau kain tradisional Nusantara (wastra).
“Ini yang dimaksud sanggup kita dapatkan market baru, dalam luar market-market yang dimaksud ada. Mungkin itu niche, tapi ini ada, dan juga beliau sanggup spending lebih besar banyak,” ucap Rizki.
Dengan banyaknya sasaran baru tersebut, menurutnya amat penting bagi pemerintah maupun asosiasi untuk menciptakan paket-paket yang dapat menunjang pengalaman wisatawan berwisata.
Sementara strategi yang berhubungan dengan pariwisata ke bulan Ramadhan, Rizki menyoroti adanya kesempatan bagi pengelola hotel untuk menggaet tambahan berbagai tamu melalui konsep hotel itikaf pada ketika negara sedang menurunkan pengeluarannya untuk belanja.
“Saya pernah ada pengalaman ke Sahid Hotel, bikin acara itikaf. Jadi mulai dari menerbitkan puasa sampai malam, menginap kita dalam sana. Ada yang mana nginap di dalam hotel, ada yang mana di dalam ballroom-nya saja, jadi itu ada spending,” ujar Rizki.
Dengan demikian, Rizki berharap baik pihak asosiasi maupun stakeholder terkait dapat bersama-sama mencari celah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sisi pariwisata, satu di antaranya menentukan sasaran juga paket wisata, model item atau infrastruktur apa belaka yang dimaksud wajib disusun serta disediakan.
Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) di Pelaksanaan APBN 2025, pemerintah berusaha mencapai efisiensi sebesar Mata Uang Rupiah 306 triliun.
Surat menteri itu diterbitkan sebagai aksi lanjut dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang digunakan ditujukan untuk seluruh gubernur, bupati sampai walikota. Adapun beberapa hal yang mana diminta untuk dibatasi yakni belanja untuk kegiatan yang dimaksud seremonial, publikasi hingga seminar atau Focus Group Discussion (FGD).
Di dalamnya disebutkan bahwa penghematan anggaran bagi K/L ditujukan untuk melakukan penghematan Anggaran Pendapatan dan juga Belanja Negara (APBN) dengan memotong beberapa pos anggaran di dalam K/L.
Artikel ini disadur dari Kemenpar pelajari tren wisata untuk tingkatkan pendapatan negara
