Ibukota Indonesia – Kebijakan Derajat Komponen Dalam Negeri (TKDN) kembali berubah menjadi sorotan. Dalam forum Sarasehan Perekonomian yang dimaksud diselenggarakan ke Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025), Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menyusun regulasi TKDN yang lebih banyak fleksibel dan juga realistis.
Menurut Presiden, aturan TKDN harus menyesuaikan dengan keadaan dalam lapangan agar tiada menghambat daya saing sektor nasional pada sedang persaingan global yang dimaksud semakin ketat. “Saya sangat nasionalis, tapi kita juga harus realistis. TKDN kalau dipaksakan, bidang kita malah sanggup kalah bersaing,” kata Presiden Prabowo di hadapan para pelaku bisnis lalu pemangku kebijakan.
Presiden juga menginstruksikan jajaran pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan yang tersebut berlaku, agar penerapan TKDN benar-benar mengupayakan perkembangan sektor di negeri tanpa membebani pelaku usaha.
Apa itu TKDN?
TKDN merupakan singkatan dari Level Komponen Dalam Negeri. TKDN adalah ukuran berapa besar porsi substansi baku, tenaga kerja, dan juga tahapan produksi dari di negeri yang digunakan di sebuah komoditas atau jasa. Semakin lebih tinggi nilai TKDN, artinya semakin banyak elemen lokal yang mana terlibat pada pembuatan komoditas tersebut. Ada tiga jenis perhitungan TKDN:
- Komponen pada negeri pada barang
- Komponen di negeri pada jasa
- Gabungan komponen di negeri pada barang serta jasa
Salah satu tujuan utama kegiatan TKDN adalah memberdayakan bidang di negeri agar tambahan kuat juga kompetitif. Sehingga, pemerintah telah lama menetapkan batas minimal TKDN yang mana harus dipenuhi oleh suatu produk.
Saat ini, batas minimal TKDN ditetapkan sebesar 25 persen, dengan prasyarat Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 40 persen. Aturan ini berlaku untuk pengadaan barang serta jasa oleh instansi pemerintah seperti kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN, hingga BUMD, khususnya bila sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD, atau pinjaman kemudian hibah.
Penerapan TKDN mengakibatkan sejumlah manfaat. Selain membantu menghurangi ketergantungan pada impor, kebijakan ini juga mengangkat lebih banyak banyak tenaga kerja, menghemat devisa negara, lalu meningkatkan daya saing komoditas lokal. Pengaplikasian komoditas di negeri tidak semata-mata masalah kepentingan ekonomi, tapi juga masalah mendirikan kebanggaan terhadap karya anak bangsa.
Namun, seperti yang digunakan disampaikan Presiden Prabowo, penguatan komponen di negeri bukanlah semata persoalan bilangan bulat atau regulasi. Hal ini menyangkut kesiapan sektor pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan dan juga teknologi, hingga kompetensi sumber daya manusia.
Karena itu, kebijakan TKDN idealnya tiada hanya saja menggerakkan sektor untuk memenuhi target nomor tertentu, tapi juga menciptakan ruang bagi ekosistem sektor lokal agar bertambah kemudian mampu bersaing secara global.
Artikel ini disadur dari Regulasi TKDN dinilai perlu lebih fleksibel, apa itu TKDN?
