JAKARTA – Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri menegaskan, dirinya tetap saja bertanggung jawab melawan situasi yang digunakan terjadi di area perusahaan, meskipun persoalan hukum yang dimaksud mencuat ketika ini terjadi sebelum ia menjabat. Sebagai pemimpin yang dimaksud diberi amanah, ia mengutamakan langkah evaluatif serta perbaikan internal agar kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina dapat dipulihkan.
Untuk diketahui, Kejaksaan Agung mengungkap adanya praktik manipulasi komposisi BBM dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ilegal pada periode 2018-2023. Sementara, Simon baru mendapatkan mandat sebagai Dirut Pertamina pada tanggal 4 November 2024.
Meski begitu, Simon menegaskan, sebagai pimpinan, tanggung jawab masih ada di dalam pundaknya. Oleh sebab itu, ia bersatu jajaran direksi lainnya mengambil langkah proaktif untuk menata ulang tata kelola perusahaan serta melakukan konfirmasi kejadian mirip tidaklah terulang ‘kembali’.
“Walaupun kejadian ini terjadi sebelum era saya bergabung, namun sebagai pimpinan yang diberi amanah ketika ini, ini adalah tanggung jawab saya juga,” kata Dirut Pertamina , pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR di tempat Gedung DPR, Senayan, Selasa (11/3/2025).
“Saya hadir untuk mengajukan permohonan maaf untuk seluruh rakyat Indonesia melawan kejadian yang mana sudah menyebabkan kegaduhan dalam masyarakat. Kami memohon kesempatan untuk bekerja keras agar dapat kembali mendapatkan kepercayaan kemudian kebanggaan dari masyarakat,” tambah Simon.
Dia mengungkapkan, pada awal pengungkapan tindakan hukum oleh Kejaksaan Agung, dirinya memilih untuk tidak ada secara langsung tampil ke rakyat guna menghindari kesan defensif. Keputusan yang disebutkan diambil agar tidak ada memperkeruh suasana juga memberi kesempatan bagi Pertamina untuk melakukan introspeksi serta evaluasi internal.
“Kami sangat menyokong proses penegakan hukum yang mana dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung. Kami menghormati fakta hukum yang mana ditemukan lalu memberikan ruang terhadap aparat penegak hukum untuk bekerja secara independen,” ujarnya.
Sebagai bagian dari upaya perbaikan, Pertamina sudah membentuk crisis center yang tersebut bertugas mengintegrasikan informasi, mengoordinasikan lintas fungsi, juga memantau prospek risiko kegiatan bisnis serta operasional. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi kemudian efektivitas di menangani berbagai tantangan di dalam masa depan.
Dukungan dari berbagai pihak, termasuk Komisi VI DPR RI, juga menjadi faktor penting pada menjamin keberlanjutan Pertamina sebagai aset strategis bangsa. Simon menegaskan bahwa penting untuk memisahkan proses hukum yang dimaksud sedang berlangsung dari eksistensi Pertamina sebagai institusi vital yang mana menopang perekonomian nasional.
- Dirut Pertamina Cek Langsung Standard BBM dalam SPBU, Gandeng Lembaga Independen
- Pulihkan Kepercayaan Masyarakat, Hal ini yang tersebut Akan Dilakukan Pertamina
