Ibukota Indonesia – Kebijakan Level Komponen Dalam Negeri (TKDN) kembali berubah jadi sorotan. Dalam forum Sarasehan Kondisi Keuangan yang digunakan dijalankan di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025), Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menyusun regulasi TKDN yang dimaksud lebih besar fleksibel serta realistis.
Menurut Presiden, aturan TKDN penting menyesuaikan dengan status dalam lapangan agar tidak ada menghambat daya saing lapangan usaha nasional di dalam sedang persaingan global yang tersebut semakin ketat. “Saya sangat nasionalis, tapi kita juga harus realistis. TKDN kalau dipaksakan, sektor kita malah dapat kalah bersaing,” kata Presiden Prabowo di hadapan para pelaku bisnis juga pemangku kebijakan.
Presiden juga menginstruksikan jajaran pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan yang dimaksud berlaku, agar penerapan TKDN benar-benar menggalang perkembangan bidang pada negeri tanpa membebani pelaku usaha.
Apa itu TKDN?
TKDN merupakan singkatan dari Level Komponen Dalam Negeri. TKDN adalah ukuran berapa besar porsi komponen baku, tenaga kerja, lalu tahapan produksi dari di negeri yang mana digunakan pada sebuah item atau jasa. Semakin tinggi nilai TKDN, artinya semakin banyak elemen lokal yang terlibat di pembuatan barang tersebut. Ada tiga jenis perhitungan TKDN:
- Komponen pada negeri pada barang
- Komponen pada negeri pada jasa
- Gabungan komponen pada negeri pada barang serta jasa
Salah satu tujuan utama acara TKDN adalah memberdayakan bidang pada negeri agar lebih besar kuat lalu kompetitif. Sehingga, pemerintah telah dilakukan menetapkan batas minimal TKDN yang tersebut harus dipenuhi oleh suatu produk.
Saat ini, batas minimal TKDN ditetapkan sebesar 25 persen, dengan asal Bobot Manfaat Korporasi (BMP) minimal 40 persen. Aturan ini berlaku untuk pengadaan barang serta jasa oleh instansi pemerintah seperti kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN, hingga BUMD, khususnya bila sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD, atau pinjaman dan juga hibah.
Penerapan TKDN menyebabkan banyak manfaat. Selain membantu mengempiskan ketergantungan pada impor, kebijakan ini juga mengakomodasi lebih banyak banyak tenaga kerja, menghemat devisa negara, serta meningkatkan daya saing hasil lokal. Pemanfaatan komoditas di negeri tidak hanya saja mengenai kepentingan ekonomi, tapi juga persoalan mendirikan kebanggaan terhadap karya anak bangsa.
Namun, seperti yang dimaksud disampaikan Presiden Prabowo, penguatan komponen di negeri bukanlah semata mengenai bilangan bulat atau regulasi. Hal ini menyangkut kesiapan sektor pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan juga teknologi, hingga kompetensi sumber daya manusia.
Karena itu, kebijakan TKDN idealnya tidak ada belaka menggerakkan bidang untuk memenuhi target nomor tertentu, tapi juga menciptakan ruang bagi biosfer bidang lokal agar berkembang lalu mampu bersaing secara global.
Artikel ini disadur dari Regulasi TKDN dinilai perlu lebih fleksibel, apa itu TKDN?
