Ibukota Indonesia – Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak kemudian Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati menyebutkan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi (TI) di upaya mengawasi juga mengendalikan penyaluran material bakar minyak (BBM) subsidi dan juga kompensasi bagi konsumen pengguna.
Menurut dia, di keterangannya pada Jakarta, Senin, teknologi informasi juga mempermudah organisasi perangkat tempat (OPD) selaku penerbit surat rekomendasi kemudian konsumen pengguna untuk mendapatkan BBM subsidi juga kompensasi negara.
"Dalam menyalurkan BBM subsidi lalu kompensasi untuk masyarakat yang tersebut berhak, yaitu konsumen pengguna, tentu kami punya alat kendali, salah satunya yaitu surat rekomendasi," kata Erika pada waktu bermetamorfosis menjadi pembicara di talkshow bertajuk "BBM Subsidi, Bukan untuk Semua Orang", yang digunakan diselenggarakan di rangkaian Halal Bihalal Ikatan Pimpinan Tinggi (PIMTI) Perempuan Nusantara pada Jakarta, Hari Jumat (11/4/2025).
BPH Migas telah lama menerbitkan Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis BBM Tertentu (JBT) kemudian Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP).
Sesuai beleid tersebut, konsumen pengguna, seperti bidang usaha mikro, usaha perikanan, perniagaan pertanian, transportasi, atau pelayanan umum, diwajibkan mempunyai surat rekomendasi, yang dimaksud diterbitkan oleh OPD terkait.
Untuk itu, BPH Migas sudah mengembangkan program Xstar, yang tersebut merupakan salah satu alat kontrol pemanfaatan BBM subsidi juga kompensasi agar tepat sasaran juga tepat volume.
"Kami juga telah mempunyai program untuk penerbitan surat rekomendasi lalu datanya sudah ada terintegrasi dengan pemerintah wilayah kemudian badan usaha penugasan," imbuh Erika.
Surat rekomendasi merupakan upaya meningkatkan akuntabilitas ukuran penyaluran BBM subsidi kemudian kompensasi, mengingat subsidi BBM menggunakan uang negara.
Data yang disebutkan terekam di sebuah sistem, yang dimaksud mana jumlah BBM subsidi dan juga kompensasi yang digunakan disalurkan untuk konsumen pengguna, akan tercatat dengan baik.
"Jadi, kita tahu berapa (volume) yang dimaksud telah dikeluarkan untuk setiap konsumen pengguna," jelas Erika.
Selain mengatur juga mengawasi penyaluran BBM subsidi kemudian kompensasi bagi masyarakat, lanjut Erika, BPH Migas juga berjanji mewujudkan transisi energi bersih, salah satunya dengan mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi melalui jaringan gas bumi (jargas) rumah tangga.
"Khususnya ibu-ibu untuk mulai mengenali bahwa ada alternatif energi bersih, yaitu jaringan gas bumi melalui pipa yang dapat dimanfaatkan di rumah tangga," ucapnya.
Erika pun menggalakkan perempuan Tanah Air dapat membantu untuk mewujudkan tugas BPH Migas di memaksimalkan pemanfaatan gas bumi ke di negeri, dikarenakan gas bumi merupakan energi yang mana lebih lanjut bersih lalu efisien.
"Bagaimana nanti khalayak beralih untuk energi yang dimaksud lebih lanjut bersih dan juga lebih besar mudah-mudahan didapatkan. Sudah seharusnya perempuan ikut serta untuk membantu lalu menyukseskan program-program pemerintah," tuturnya.
Sebagai salah satu perempuan yang diberi amanah mengawasi sebuah lembaga, ia meminta perempuan Tanah Air mengerahkan segenap kemampuan yang dimiliki agar dapat mewujudkan cita-cita serta berkontribusi nyata bagi konstruksi nasional.
"Pada ketika bekerja, kita bekerja dengan segala kemampuan yang tersebut dimiliki. Usahakan secara maksimal agar tujuan itu tercapai. Jalankan tugas dengan baik sesuai dengan apa yang tersebut diamanahkan terhadap kita," sebut Erika.
Kegiatan juga dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan juga Birokrasi Rini Widyantini, Menteri Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan juga Konservasi Tenaga Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi, juga beberapa jumlah Pengurus Ikatan PIMTI Perempuan Indonesia.
Artikel ini disadur dari Kepala BPH Migas sebut pentingnya TI untuk kendalikan BBM subsidi
