JAKARTA – pemerintahan Provinsi DKI Ibukota Indonesia melalui Peraturan Daerah Provinsi DKI DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan juga Retribusi Daerah, baru sekadar menetapkan kebijakan baru mengenai Pajak Barang dan juga Jasa Tertentu (PBJT) yang digunakan sekarang mencakup sektor Makanan serta Minuman. Sebelumnya dikenal dengan istilah Pajak Restoran, inovasi kebijakan ini bertujuan agar penduduk serta pelaku bidang usaha dapat tambahan mudah memahami lalu menyesuaikan diri dengan aturan yang tersebut berlaku.
Apa Itu PBJT menghadapi Makanan dan juga Minuman?
PBJT melawan Makanan juga Minuman adalah pajak yang mana dikenakan pada makanan serta minuman yang tersebut dijual atau dikonsumsi, baik secara secara langsung maupun melalui pemesanan di area restoran, jasa boga, atau katering. Pajak ini dibebankan terhadap konsumen akhir serta menjadi salah satu sumber pendapatan tempat untuk menggalang perkembangan dalam Provinsi DKI Jakarta.
Usaha yang tersebut Terkena PBJT
Beberapa jenis bidang usaha yang tersebut wajib mengenakan PBJT melawan Makanan dan juga Minuman antara lain:
1. Tempat Makan – Usaha yang tersebut menyediakan makanan juga minuman dengan layanan penyajian, termasuk meja, kursi, lalu peralatan makan.
2. Jasa Boga atau Katering – Usaha yang tersebut menyediakan komponen baku, mengolah, menyimpan, lalu menyajikan makanan berdasarkan pesanan pelanggan, baik di dalam lokasi penyimpanan maupun tempat lain yang diinginkan pelanggan.
Pengecualian dari PBJT
Namun, tidaklah semua jenis bisnis dikenakan PBJT menghadapi Makanan dan juga Minuman. Berikut beberapa pengecualian yang tersebut diatur di kebijakan ini:
1. Usaha kecil dengan hasil penjualan di area bawah Rp42 jt per bulan – Usaha dengan pendapatan di dalam bawah ambang batas ini tiada wajib membayar PBJT, kecuali apabila penjualannya bersifat insidental.
2. Toko swalayan lalu bisnis sejenis – Jika industri utama bukanlah berjualan makanan kemudian minuman untuk dikonsumsi pada tempat, maka tiada dikenakan PBJT.
