DKI Jakarta – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesi (KemenP2MI) resmi bekerja sebanding dengan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah untuk mendirikan sistem tata kelola pekerja migran Negara Indonesia yang dimaksud lebih tinggi baik.
“Kami ingin mendirikan sistem yang digunakan lebih tinggi baik pada konteks sistem tata kelola pekerja migran Negara Indonesia di kementerian ini,” ujar Menteri P2MI Abdul Kadir Karding pada waktu melakukan penandatanganan MoU di kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, pada siaran pers KemenP2MI pada Rabu.
Karding menjelaskan bahwa nantinya PP Muhammadiyah akan berperan penting pada proteksi kemudian pemberdayaan pekerja migran Nusantara dengan memberikan pendampingan sejak dalam pelatihan pada konteks psikologis lalu pemahaman keagamaan.
Selain itu, sejumlah anak-anak pekerja migran yang dimaksud mempunyai akses terbatas menghadapi pendidikan, lalu Menteri Karding memacu PP Muhammadiyah untuk membantu pada hal tersebut.
Karding juga memohonkan PP Muhammadiyah untuk membantu purna-pekerja migran Indonesi pada hal wirausaha.
“Bahwa merek kembali ini sangat tambahan baik daripada sebelum ia bekerja, artinya pendampingan wirausaha, pendampingan manajemen, pendampingan psikologis,” kata Karding.
Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengungkapkan pihaknya terus-menerus ingin berkontribusi untuk kemajuan bangsa.
“Selalu ingin berkontribusi untuk kemajuan bangsa lalu negara secara spesifik merintis langkah-langkah pemberdayaan rakyat khususnya untuk pekerja migran Indonesia,” kata Ketum Haedar Nashir.
Kami ambil tentu dari hulunya lewat sosialisasi, kemudian pembekalan pengetahuan, keterampilan sekaligus juga hal-hal yang mana dipandang diperlukan bagi calon-calon pekerja migran, tambahnya.
Selain MoU, dilaksanakan juga penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Dirjen Pemberdayaan KemenP2MI Muh. Fachri dengan Ketua Majelis Pemberdayaan Warga PP Muhammadiyah Nurul Yamin.
Artikel ini disadur dari KemenP2MI sinergi dengan PP Muhammadiyah bangun sistem tata kelola PMI
