JAKARTA – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menanggapi revisi Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia ( RUU TNI ) yang tersebut telah lama disahkan menjadi UU. Pengesahaan RUU yang dimaksud melalui Rapat Paripurna DPR pada Kamis (20/3/2025).
Menurut Anies, RUU TNI yang mana baru disahkan memunculkan banyak pertanyaan. Apakah benar-benar mengakibatkan perbaikan atau malah membuka ruang bagi tantangan baru. Menurutnya, UU semestinya bertujuan menjaga profesionalitas TNI dan juga kemurnian demokrasi.
“Kita semua ingin TNI yang mana kuat, profesional, juga fokus pada tugas utamanya: menjaga pertahanan lalu kesatuan negara. Jangan sampai revisi ini justru membebani TNI dengan tugas-tugas baru yang bisa jadi mengalihkan dari fokus utamanya,” kata Anies pada cuitannya dalam X dikutip, Mingguan (23/3/2025).
Anies menyoroti salah satu yang menjadi perhatian masyarakat, yakni proses revisi UU TNI berjalan sangat cepat. Selain itu, umum sulit mengakses draf akhir RUU TNI lalu minim forum diskusi sebagai bagian dari proses penyusunannya. “Kalau kebijakan dibuat terburu-buru, bagaimana menjamin hasilnya benar-benar baik bagi negara juga utamanya bagi TNI sendiri,” kata Anies.
Jika revisi ini bertujuan meningkatkan kekuatan TNI, kata Anies, maka semua elemen rakyat harus meyakinkan ada rambu-rambu hukum yang digunakan jelas. Apa mekanisme pengamannya? Bagaimana memverifikasi bahwa inovasi ini tak akan menghadirkan dampak di tempat luar niat awal pembuat kebijakan?
Selanjutnya, apakah revisi menyelesaikan kesulitan di area internal TNI? Salah satu tantangan besar di dalam TNI adalah meritokrasi di jenjang karier. Anies ingin tentara-tentara terbaik mendapat penawaran lantaran prestasi, tidak dikarenakan faktor non meritokratik.
“Kita semua ingin mengamati TNI yang dimaksud makin profesional, kuat, juga dihormati, baik pada di negeri maupun internasional. Seluruh rakyat mencintai TNI yang digunakan profesional lalu berpihak pada rakyat. Maka justru oleh sebab itu itu, kebijakan ini harus dikawal dengan hati-hati,” katanya.
Mantan Calon Presiden (Capres) 2024 mengutip pandangan Presiden Soekarno terkait TNI. Bung Karno melarang angkatan konflik masuk juga terlibat politik. Menurut Anies, Jenderal Soedirman walaupun tak setuju dengan langkah pemerintah, setiap saat membantu kewenangan pemerintah yang mana sah juga berfokus pada penguatan kemampuan utama TNI.
