Ibukota – Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma’ruf menyimpulkan apabila kebijakan tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat berubah menjadi kesempatan penting bagi Indonesia untuk merevitalisasi sektor nasional dan juga mengoptimalkan prospek kekuatan di negeri.
Aminuddin ditemui pada sela Puncak Dharma Santi BUMN 2025 ke Jakarta, Hari Minggu mengatakan apabila kebijakan Presiden Negeri Paman Sam Donald Trump dapat berubah menjadi tantangan bagi Negara Indonesia untuk mempercepat perubahan sektor lalu meningkatkan daya saing BUMN dalam pangsa global secara lebih tinggi agresif kemudian terukur.
"Tantangan untuk kita lah, kesempatan untuk kita lebih tinggi revitalisasi industri, saya kira itu," kata Aminuddin.
Meski begitu, Aminuddin bukan memberikan penjelasan lebih lanjut lanjut terkait dampak segera kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) namun menegaskan pentingnya mendirikan sektor yang tersebut tangguh dan juga mandiri dengan revitalisasi.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pesannya untuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump setelahnya Amerika Serikat memberikan tarif impor timbal balik sebesar 32 persen terhadap Indonesi dan juga tarif impor 10 persen untuk semua negara.
Dalam pembukaan wawancara dengan tujuh jurnalis senior ke kediaman pribadi Prabowo dalam Hambalang, Kota Bogor, Jawa Barat, Hari Minggu (6/4), sebagaimana diambil dari siaran TVRI di dalam Jakarta, Selasa, Presiden menekankan Tanah Air kemudian Negeri Paman Sam punya hubungan erat yang terjalin lama sehingga Negara Indonesia berharap ada perlakuan yang digunakan baik dari Amerika Serikat terkait kebijakan tarif tersebut.
“Saya ingin sampaikan, saya bilang: We respect United States. We have been good friends for many, many years, and we are willing, we always invite you to participate in our economy. Kita mohonlah ada perlakuan yang baik,” kata Presiden Prabowo menjawab pertanyaan salah satu jurnalis.
Presiden Prabowo kemudian mengatakan dirinya mengutus Menteri Koordinator Lingkup Perekonomian Airlangga Hartarto untuk mengawasi delegasi Indonesia berunding dengan otoritas Negeri Paman Sam pada Washington.
“Saya akan kirim Pak Airlangga ke Washington. Kita telah punya kontak dengan tokoh-tokoh pada Washington. Kita akan diskusi untuk negosiasi,” sambung Presiden.
Presiden, di wawancara yang dimaksud sama, optimistis ada jalan berada dalam yang tersebut dapat disepakati oleh dua negara.
Prabowo kemudian memperlihatkan sebelum kebijakan tarif Trump, Nusantara serta Negeri Paman Sam juga sempat berunding dan juga Negeri Paman Sam menawarkan minyak dan juga gasnya untuk Indonesia.
“Mereka tanya saya: Is Negara Indonesia willing to buy oil and gas from United States? Ya saya bilang: Yes why not!” ujar Presiden.
Prabowo kemudian menafsirkan Indonesi telah cukup berbagai mengimpor minyak serta gas dari luar negeri, tetapi prosesnya kurang efisien sebab melibatkan banyak broker.
“Jadi kita memang benar impor cukup berbagai BBM (bahan bakar minyak) dari luar, lalu gas. Saya periksa, saya cek berbagai yang mana enggak jelas. Impornya dari mana? Lewat broker, broker, broker,” kata Presiden
“Langsung saja, Pertamina, kamu tentunya harus impor dari negara yang digunakan saling menguntungkan, entah Amerika Serikat, entah mana,” sambung Presiden.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 2 April 2025 mengumumkan kebijakan tarif resiprokal terhadap beberapa negara, termasuk Indonesia, yang tersebut efektif berlaku tiga hari setelahnya diumumkan.
Kebijakan Trump itu diterapkan secara bertahap, yaitu mulai dari pengenaan tarif umum 10 persen untuk seluruh negara terhitung sejak tanggal 5 April 2025, kemudian tarif khusus untuk beberapa orang negara, diantaranya Indonesia, mulai berlaku pada 9 April 2025 pukul 00.01 EDT (11.01 WIB).
Dari kebijakan terbaru Negeri Paman Sam itu, Indonesi terkena tarif resiprokal 32 persen, sementara negara-negara ASEAN lainnya, Filipina 17 persen, Singapura 10 persen, Negara Malaysia 24 persen, Kamboja 49 persen, Thailand 36 persen, serta Vietnam 46 persen.
Artikel ini disadur dari Wamen BUMN: Tarif AS momentum revitalisasi industri nasional
