Deden Prayitno
Dosen FTI, Mahasiswa Doktoral Perbanas Institute
LAGI-LAGI ini sebuah potret yang mana buram. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti pada Selasa (4/3/2025) mengungkapkan dari seluruh penduduk Indonesia berusia dalam melawan 15 tahun, hanya sekali 10,20% yang mana menyelesaikan lembaga pendidikan hingga perguruan tinggi. Bandingkan dengan Singapura, yang digunakan miliki bilangan partisipasi kasar (APK) institusi belajar tinggi mencapai 91,09%, sangat melampaui Tanah Melayu (43%) serta Thailand (49,29%).
Ada, memang, upaya untuk memperluas akses secara masif ke institusi belajar tinggi juga pemerintah sudah ada berazam meningkatkan partisipasi warga di institusi belajar tinggi secara lebih besar banyak. Namun, upaya itu kerap terhadang oleh hierarki institusi yang terbatas.
Masih ada stratifikasi yang tersebut menciptakan kesenjangan kualitas juga kesempatan antarperguruan tinggi lalu memunculkan tantangan pada mewujudkan sistem institusi belajar yang tersebut inklusif lalu merata. Pendidikan tinggi di dalam Indonesia masih menghadapi situasi paradoksial ini,
Akses institusi belajar tinggi yang masif bertujuan untuk memberikan kesempatan untuk seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi merekan yang mana berada dalam tempat terpencil. pemerintahan melakukan berbagai kebijakan, seperti peningkatan anggaran lembaga pendidikan serta acara beasiswa bagi peserta didik kurang mampu, untuk memperluas akses ini. Namun, akses yang masif ini tak setiap saat menjamin kualitas yang digunakan merata.
Hierarki di lembaga pendidikan tinggi tercermin dari perbedaan kualitas antara perguruan tinggi negeri (PTN) lalu perguruan tinggi swasta (PTS). PTN umumnya memiliki sumber daya yang tambahan baik, baik dari segi prasarana maupun tenaga pengajar, dibandingkan dengan PTS. Hal ini menyebabkan lulusan PTN tambahan diminati di area pangsa kerja, sementara lulusan PTS kerap kali menghadapi stigma negatif terkait kualitas lembaga pendidikan mereka.
Stratifikasi ini menguatkan ketimpangan di dunia institusi belajar tinggi juga berdampak pada kesempatan kerja bagi lulusan. Dirjen Diktiristek Abdul Haris menegaskan, keterbatasan ini mengakibatkan tak semua lapisan publik dapat menikmati institusi belajar tinggi yang berkualitas
Beberapa PTS memang sebenarnya telah sangat bagus lalu lulusannya mampu bersaing di dalam dunia industri, tetapi jumlahnya tak banyak. Salah satu permasalahan terkait peningkatan kualitas lembaga pendidikan tinggi adalah birokrasi yang mana rumit dan juga budaya feodal. Birokrasi pada saat ini lebih banyak efisien dengan pemanfaatan sistem berbasis teknologi informasi, serta sistem yang digunakan sebelumnya feodal mulai bertransformasi menjadi lebih tinggi inklusif. Namun, proses pengambilan tindakan yang tersebut masih berjenjang kemudian lambat di merespons inovasi zaman tetap saja menjadi tantangan, sehingga pengembangan dan juga penyesuaian kurikulum dengan permintaan bidang masih terhambat.
Akibatnya, lulusan perguruan tinggi kerap kali tak siap menghadapi tantangan dunia kerja yang terus berkembang. pemerintahan sudah pernah memberikan kebijakan bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan peta jalan guna mencapai visi serta misi institusional dengan diferensiasi misi yang mana kuat. Kebijakan ini menggerakkan integrasi penelitian di pembelajaran dan juga penerapan hasil riset pada masyarakat. Sayangnya, belum sejumlah lapangan usaha yang digunakan berperan berpartisipasi pada memacu PTS untuk berkolaborasi pada pengembangan bersatu guna menciptakan keterkaitan serta kesesuaian antara dunia lembaga pendidikan juga industri.
Kurangnya kolaborasi antara perguruan tinggi serta sektor menyebabkan kurikulum perguruan tinggi kurang adaptif terhadap perkembangan dunia kerja. Isi yang diajarkan lebih tinggi berfokus pada permintaan pada waktu ini daripada memproyeksikan tren juga keterampilan yang mana akan dibutuhkan di tiga hingga empat tahun ke depan. Akibatnya, ketika siswa lulus, ilmu yang dimaksud mereka itu peroleh rutin kali sudah ada kurang relevan dengan permintaan industri, sehingga memperlebar kesenjangan antara dunia akademik juga dunia kerja.
Perlunya Janji Bersama
Kini, pembenahan sekolah tinggi juga menghadapi tantangan baru, seperti penghematan anggaran yang digunakan dapat berdampak pada sektor sekolah tinggi. Pemotongan anggaran dijalankan untuk mendanai kegiatan lain, seperti penyediaan makanan gratis bagi siswa sekolah dasar dan juga permodalan Danantara. Kebijakan ini memicu berunjuk rasa dari siswa yang digunakan merasa bahwa institusi belajar tinggi dikorbankan demi prioritas lain.
